Polisi telah mengungkap bahwa sebanyak 58 pasangan calon pengantin menjadi korban penipuan pemilik Wedding Organizer (WO) di wilayah Jakarta Timur. Kerugian total dari kasus ini diperkirakan mencapai Rp 2,6 miliar.

"Dari total tersebut, ada 2 pasangan yang sudah melaksanakan pernikahan namun tidak mendapat fasilitas yang dijanjikan, sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal dalam sebuah unggahan di media sosial yang dikutip oleh detikcom pada Sabtu (30/5/2026). "Saat ini, dari 24 korban yang sudah terdata, total kerugian yang dilaporkan berjumlah sekitar Rp 2.658.885.000, dan angka ini masih bisa bertambah," lanjutnya.

Pasangan suami istri berinisial RM dan ER diketahui sebagai pelaku dan sudah diamankan oleh polisi. "Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil menangkap pemilik WO Marwah yang diduga telah melakukan penipuan terhadap para calon pengantin," katanya. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan meminta korban lainnya untuk melapor.

Kasus ini dimulai dari laporan korban pasangan pengantin asal Bekasi, Aldi (32) dan Feny (32), yang mengalami kerugian Rp 85,5 juta. Feny menuturkan bahwa dirinya tertarik menggunakan jasa WO Marwah setelah melihat promosi di Instagram, dan membayar uang muka usai melihat daftar harga dan paket yang ditawarkan.

Setelah pembayaran awal, pasangan ini mengikuti sesi uji makanan (test food) yang diselenggarakan oleh WO, di mana Feny melihat banyak staf mulai dari vendor dekorasi hingga makanan. Pasangan ini juga menjalani fitting pakaian pengantin di kantor WO dan menyelesaikan pembayaran lunas pada awal April 2026, selain menambah jumlah tamu pada 11 Mei 2026.

Namun, kecurigaan mulai muncul ketika technical meeting (TM) berlangsung singkat secara online. Pada 13 Mei 2026 atau H-10 acara, pihak gedung Islamic Center Bekasi memberi tahu bahwa pembayaran belum dilunasi oleh pihak WO. Aldi dan Feny kemudian mencoba menghubungi WO beberapa kali tanpa respons.

Pada hari sebelum pernikahan mereka, Aldi dan Feny mendatangi kantor WO di JGC dan mendapati bahwa kantor tersebut sudah kosong. Kejadian ini menambah panjang daftar penipuan dalam industri pernikahan di Jakarta Timur.

Nasional Hukum Kriminal Petani Ditemukan Tewas Terbungkus Karung di Bawah Jembatan Deliserdang CNN Indonesia Sabtu, 30 Mei 2026 23:59 WIB. Sura Sitepu (59), yang dilaporkan hilang oleh keluarganya, ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa terbungkus karung di bawah sebuah jembatan di Kabupaten Deliserdang.

Medan, CNN Indonesia -- Misteri hilangnya seorang petani dari Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terpecahkan. Sura Sitepu (59) sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya dan akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa terbungkus karung di bawah jembatan di Kabupaten Deliserdang.

Kapolres Karo, AKBP Pebriandi Haloho, mengungkapkan pengungkapan kasus ini dimulai dari laporan keluarga korban yang kehilangan komunikasi dengan Sura Sitepu. Keluarga korban kemudian mendatangi rumahnya, namun pencarian awal belum berhasil menemukan korban.

"Pada Rabu malam, 27 Mei 2026, sekitar pukul 21.00 WIB, keluarga bersama perangkat desa dan personel Polsek Tigabinanga membuka paksa rumah korban di Desa Kuala, Kecamatan Tigabinanga. Tetapi, korban tidak ditemukan di tempat tinggalnya," ucapnya, Sabtu (30/5).

Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi memulai penyelidikan yang akhirnya berujung pada penangkapan pria berinisial AK (25), warga Kecamatan Juhar, pada Kamis, 28 Mei 2026, sekitar pukul 17.00 WIB. Dari pemeriksaan awal, Pebriandi menyampaikan bahwa AK mengaku mengetahui keberadaan korban dan aksi tersebut dilakukan bersama rekannya.

Penangkapan dan Penemuan Jenazah

"Informasi langsung kami tindak lanjuti dengan melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya sekaligus pencarian jenazah korban," tambah Pebriandi. Personel Polsek Tigabinanga dan Polres Karo kemudian bergerak menuju Kota Medan dan menangkap seorang pria berinisial R (20) di kawasan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, sekitar pukul 23.30 WIB.

"Saat ditangkap, R sedang mengendarai sebuah mobil pikap Mitsubishi Colt T120SS warna putih yang diduga terkait dengan kejahatan tersebut," jelasnya. Berdasarkan keterangan dua tersangka, polisi mendapatkan informasi tentang lokasi pembuangan jenazah korban lalu bergerak ke bawah jembatan di Kecamatan Pancur Batu, Deliserdang.

"Pada Jumat, 29 Mei 2026, sekitar pukul 00.10 WIB, petugas menemukan jenazah Sura Sitepu dalam kondisi terbungkus karung plastik. Setelah identifikasi oleh Unit Identifikasi Satreskrim Polres Karo, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk otopsi," Pebriandi menjelaskan.

Penyelidikan dan Bukti Pendukung

Pebriandi menyebutkan penyidik masih menggali informasi lebih dalam kasus ini, termasuk motif dugaan pembunuhan terhadap petani tersebut. "Kedua tersangka telah ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif di Polres Karo. Motif masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Kami berupaya mengusut tuntas kasus ini dengan profesional dan transparan," katanya.

Dalam penanganan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk satu mobil Mitsubishi Colt T120SS putih bernopol BK 8155 XS, satu pelat nomor kendaraan, STNK atas nama korban, pakaian milik korban, tas cokelat, ponsel merek Oppo merah, serta karung plastik untuk membungkus jasad korban. (fnr/fra)

Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki persediaan senjata yang lebih dari cukup dan sangat siap untuk melanjutkan konflik dengan Iran jika diperlukan. Pernyataan tersebut disampaikannya pada forum KTT pertahanan Asia di Singapura pada hari Sabtu (30/5).

"Kemampuan kami untuk memulai kembali jika perlu adalah bahwa kami lebih dari mampu, persediaan kami lebih dari cukup untuk itu," ujar Hegseth, seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (30/5/2026). Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa dirinya tengah membuat keputusan akhir terkait konflik dengan Iran.

Trump mengatakan akan memutuskan apakah akan mencapai kesepakatan damai dengan Iran atau tidak. "Saya akan bertemu sekarang, di Ruang Situasi, untuk membuat keputusan akhir," tulis Trump dalam unggahan di media sosialnya, sebagaimana diberitakan AFP.

Trump menekankan bahwa Iran harus setuju untuk tidak memiliki senjata nuklir dan membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz. Trump juga menyoroti bahwa persediaan uranium yang diperkaya di Iran "akan digali oleh Amerika Serikat... dalam koordinasi dan kerja sama erat dengan Republik Islam Iran, ditambah Badan Energi Atom Internasional, dan DIHANCURKAN."

Setelah laporan bahwa Iran menuntut kompensasi finansial terkait perang tersebut dan Gedung Putih telah mengemukakan ide investasi, Trump menyatakan "tidak akan ada uang yang ditukar, sampai pemberitahuan lebih lanjut." Dia menambahka bahwa hanya "hal-hal yang jauh tidak penting yang telah disepakati."

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa tidak ada negosiasi yang berlangsung mengenai program nuklirnya. Iran sedang memfokuskan pada upaya untuk mengakhiri perang, seperti yang disampaikan oleh juru bicara kementerian, Esmaeil Baqaei, kepada televisi pemerintah.

Esmaeil Baqaei menyampaikan bahwa belum ada "kesepakatan akhir" dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah. Ini menambah sinyal kontradiktif antara AS dan Iran mengenai akhir dari konflik tersebut.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, memiliki harapan agar Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), segera mengumumkan secara terbuka bergabung dengan partainya. Bestari berharap pengumuman ini disampaikan saat Jokowi melakukan kunjungan ke beberapa daerah dalam waktu dekat.

Dalam percakapan dengan CNN Indonesia pada Jumat (29/5), Bestari menyampaikan bahwa kepada masyarakat, pihaknya menitip pesan agar Jokowi menyatakan sudah bergabung dengan PSI dan tidak lagi bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bestari merasa puas karena selama satu dekade menjabat, Jokowi tidak pernah menyatakan dukungan resmi terhadap partai manapun, termasuk PSI.

Sejak adanya dukungan publik baik dalam kongres maupun rapat koordinasi nasional, banyak yang telah menyatakan bergabung dengan PSI. Menurut Bestari, hal ini tentunya akan menguatkan posisi PSI, walau jika dianggap tidak memberikan efek perubahan signifikan, dia menegaskan perubahan tersebut ada.

Bestari menjelaskan bahwa Jokowi dalam waktu dekat berencana mengunjungi tiga daerah, yaitu Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sumatra Barat. Kegiatan ini dijadwalkan akan dimulai pada akhir Juni mendatang.

Selama kunjungan tersebut, Bestari juga berharap Jokowi akan mendeklarasikan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, Ketua Umum Relawan Brigade Rakyat Nusantara (BRN), Relly Reagen, memastikan bahwa kunjungan Jokowi ini ditujukan untuk memperkuat PSI, bukan untuk kepentingan politik putranya, Gibran.

Relly menegaskan bahwa kunjungan ini murni untuk mendukung PSI, serta untuk memperkuat potensi PSI dalam pemilihan calon anggota DPR RI, DPRD tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Komentar ini disampaikan Relly seusai bertemu Jokowi di kediamannya di Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (28/5).

Dalam suasana gembira Idul Adha, terdapat tugas penting yang harus dijaga, yaitu memastikan bahwa dana haji tetap berkelanjutan, biaya penyelenggaraan haji tetap wajar, dan hak calon jemaah yang menunggu dapat terlindungi dengan adil. Keberlanjutan yang dimaksud bukan sekadar tersedianya dana untuk saat ini, tetapi juga kemampuan sistem haji nasional dalam menjaga keseimbangan kualitas layanan, keterjangkauan biaya, serta keadilan antar generasi.

Kita memahami bahwa ada harapan masyarakat agar biaya haji tidak terus meningkat. Sementara itu, kualitas layanan harus tetap terjaga, mulai dari penerbangan yang aman dan tepat waktu, akomodasi yang memadai, transportasi yang tertib, konsumsi yang mencukupi, layanan kesehatan yang terpercaya, serta pendampingan manusiawi bagi lansia dan jemaah berisiko tinggi. Harapan ini semua sah tetapi tidak mudah dicapai tanpa adanya inovasi tata kelola yang lebih kuat.

Untuk jangka panjang, pelayanan dan penyelenggaraan haji hampir pasti akan menghadapi tekanan biaya yang meningkat, akibat inflasi, pergerakan nilai tukar, dan standar keselamatan yang lebih tinggi. Selain itu, keterbatasan kapasitas di tanah suci, peningkatan kualitas layanan, dan dinamika harga global juga berkontribusi pada kenaikan biaya riil. Namun, tantangan BPIH tidak bisa hanya dipandang dari sudut menaikkan atau menurunkan angka.

Persoalan mendasar adalah bagaimana seluruh ekosistem haji dapat bekerja secara efisien, transparan, terukur, serta saling terhubung. Selama beberapa tahun terakhir, sebagian beban biaya jemaah haji yang berangkat di tahun berjalan ditopang oleh nilai manfaat dari pengelolaan dana haji. Skema ini membantu dalam menjaga keterjangkauan biaya bagi jemaah tersebut, namun keseimbangan penggunaannya harus terus dijaga karena berasal dari dana kolektif seluruh jemaah, termasuk yang masih menunggu.

Keadilan antar generasi menjadi isu penting yang perlu dipertimbangkan secara proporsional. Hal ini bukan berarti mengurangi perhatian terhadap jemaah yang berangkat saat ini, melainkan menjamin bahwa mereka mendapatkan layanan layak sembari memastikan bahwa jemaah di masa depan tidak menanggung beban biaya yang terlalu berat. Oleh karena itu, diskusi mengenai subsidi, nilai manfaat, dan BPIH harus diletakkan dalam kerangka keberlanjutan jangka panjang.

Risiko nilai tukar adalah tekanan lain yang perlu diperhatikan, karena sebagian besar komponen biaya haji dibayarkan dalam mata uang asing. Ketika rupiah melemah atau harga layanan luar negeri meningkat, BPIH pun akan ikut tertekan. Kondisi ini tak bisa diselesaikan dengan hanya satu kebijakan. Diperlukannya kombinasi strategi manajemen risiko, investasi yang hati-hati, efisiensi operasional, dan penguatan daya tawar dengan perencanaan terpadu.

Refleksi Pengelolaan Dana Haji

Pengelolaan dana haji harus selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian, karena dana ini adalah amanah umat. Oleh karena itu, menjaga keselamatan pokok dana, kepatuhan syariah, dan kepatuhan hukum menjadi fondasi utama yang harus dipegang. Namun, kehati-hatian tidak berarti bersifat pasif, dan dalam batas tata kelola yang baik, pengelolaan dana dapat tetap progresif dan profesional.

Menjaga efisiensi BPIH tidak boleh hanya bergantung pada hasil investasi. Penurunan biaya haji memerlukan pendekatan yang lebih luas, seperti integrasi tata kelola layanan, penguatan data, digitalisasi proses, konsolidasi permintaan, serta pemanfaatan strategi ekosistem haji-umrah. Indonesia punya skala jemaah yang besar seharusnya bisa menjadi daya tawar untuk mendapatkan harga layanan lebih efisien tanpa harus mengorbankan kualitas.

Integrasi Teknologi Lintas Instansi

Salah satu area efisiensi terbesar ada pada integrasi teknologi lintas pemangku kepentingan. Data jemaah haji, jadwal keberangkatan, keperluan layanan, kapasitas akomodasi, transportasi, dan konsumsi harus dikelola dalam satu sistem digital. Integrasi ini memungkinkan data mengalir secara aman, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung keputusan yang cepat dan tepat. Dashboard bersama dapat digunakan oleh penyelenggara haji, pengelola keuangan, regulator, mitra layanan, dan petugas lapangan.

Bagi jemaah lanjut usia atau berisiko tinggi, teknologi dapat membantu monitoring yang lebih cepat untuk layanan kesehatan, pergerakan, dan respons darurat. Ekosistem umrah yang mengelola jutaan perjalanan tiap tahun dapat diintegrasikan dengan haji, menciptakan basis data permintaan yang lebih besar dan berkelanjutan. Dengan begitu, haji dan umrah dapat dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem kuat yang saling memperkuat.

Transparansi Vendor sebagai Ruang Penurunan BPIH

Potensi penurunan BPIH masih dapat terealisasi dengan penetapan penyedia layanan yang lebih transparan dan kompetitif. Komponen seperti penerbangan, transportasi, dan katering yang besar dalam struktur biaya haji mempengaruhi total BPIH. Transparansi bukanlah tuduhan, melainkan instrumen untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah jemaah digunakan secara optimal.

Proses pemilihan penyedia layanan perlu diperkuat melalui benchmark harga, standar pelayanan minimum, rekam jejak kinerja, evaluasi terbuka, dan kontrak berbasis capaian layanan. Pada sektor penerbangan, efisiensi bisa didapat dengan perencanaan jadwal yang lebih awal dan konsolidasi kebutuhan kursi. Sedangkan di sektor darat, efisiensi didapat dengan pemetaan rute, integrasi jadwal, dan manajemen armada yang lebih baik.

Kolaborasi sebagai Kunci

Tidak ada satu pihak pun yang dapat menyelesaikan tantangan ini sendirian. Semua pihak seperti penyelenggara haji, pengelola keuangan, lembaga pengawas, dan asosiasi perjalanan perlu bekerja sama demi menjaga keberlanjutan dana dan keadilan antar generasi. Kolaborasi dapat diarahkan untuk membangun roadmap efisiensi BPIH berbasis data, menyusun standar transparansi, dan mengintegrasikan sistem informasi haji-umrah.

Ekosistem haji dan umrah adalah ruang ekonomi yang besar yang membutuhkan pengelolaan profesional untuk memanfaatkan nilai tambah yang terbentuk. Dengan demikian, bukan saja akan menurunkan tekanan biaya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri halal, serta meningkatkan kemandirian layanan umat. Pembicaraan mengenai BPIH merupakan tentang pengelolaan amanah umat dalam jangka waktu yang panjang.

Nasional Peristiwa: Gorong-gorong Picu Jalan Amblas di Lenteng Agung Ditutup Pelat Besi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pihak kepolisian memastikan belum ada pengalihan atau rekayasa lalu lintas terkait jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dari Kamis (28/5) malam hingga Jumat (29/5). Jalan yang amblas disebabkan oleh gorong-gorong, dan saat ini akan ditutup dengan pelat besi agar bisa dilalui kendaraan bermotor. Jalan yang mengalami kerusakan tersebut diketahui mulai terdeteksi Rabu (27/5) malam dan semakin meluas pagi ini, hingga perlu penjagaan oleh pihak aparat dengan barikade sementara.

Saat ini, hanya satu lajur jalan yang bisa digunakan oleh pengendara di Jalan Raya Lenteng Agung ke arah Depok. "Menurut informasi di lokasi, sementara ini belum ada pengalihan atau pengaturan ulang lalu lintas, karena masih mungkin melintas satu jalur ke arah Depok," ujar Kasat Lantas Jakarta Selatan Kompol Mujiyanto kepada wartawan, Jumat pagi, seperti dilansir dari Antara. Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menangani lalu lintas di area tersebut.

Kronologi dan Koordinasi

Koordinasi tersebut meliputi jalur alternatif, penempatan personel, hingga pengaturan kepadatan lalu lintas di lokasi. "Personel telah ditempatkan, kemudian penguatan jalur-jalur yang mungkin akan padat, dan koordinasi dengan Dishub untuk arah ke Depok," ujarnya. Peristiwa jalan amblas tersebut dilaporkan memiliki kedalaman sekitar 3 meter dengan panjang 16 meter, terletak setelah Gang Empang, Jalan Raya Lenteng Agung.

Akibatnya, lalu lintas mengalami kemacetan dari arah Jakarta ke Depok. Saat ini, personel kepolisian lalu lintas terus melakukan pengawasan dan mengurai kemacetan di satu lajur jalan yang tersisa tersebut. Para pengemudi terlihat lebih waspada ketika melintasi area dekat lokasi insiden. Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa di bawah jalan yang amblas terdapat saluran penghubung (PHB) atau gorong-gorong lama. Kasudin SDA Jakarta Selatan, Santo mengatakan bahwa pihaknya telah memantau kondisi sebelum jalan runtuh, atau ketika indikasinya mulai terdeteksi Rabu malam.

Penanganan Darurat dan Penyelesaian Jangka Panjang

Survai lokasi dan penanganan awal juga telah dilakukan oleh Satuan Pelaksana (Satpel) SDA Kecamatan Jagakarsa pada Kamis (28/5). "Dinas SDA DKI Jakarta melalui Satpel SDA Kecamatan Jagakarsa sudah melakukan survei pada Kamis (28/5)," ujar Santo kepada wartawan, Jumat siang, seperti dikutip dari detik.com. Ia menjelaskan terdapat gorong-gorong tua di bawah jalan tersebut. Saluran tersebut memiliki lebar sekitar 3 meter dan panjang sekitar 6 meter.

"Benar bahwa di bawah Jalan Raya Lenteng Agung terdapat saluran penghubung (PHB) berupa saluran lama dengan lebar lebih kurang 3 meter dan panjang lebih kurang 6 meter," tuturnya. Menurut Santo, seluruh saluran air di wilayah Jakarta adalah di bawah kewenangan Dinas SDA DKI Jakarta. Ia menyatakan sudah ada upaya penanganan darurat untuk jalan yang amblas. Jalan tersebut akan ditutup dengan pelat besi setebal 25 mm pada hari Jumat pagi, alat berat juga telah dikerahkan ke lokasi.

Penanganan sementara dilakukan dengan menutup bagian jalan yang amblas menggunakan pelat besi untuk memastikan jalan lebih aman dilalui kendaraan. "Pada penanganan darurat hari ini, Jumat, 29 Mei 2026, alat berat sudah diterjunkan ke lokasi dan akan dilakukan penutupan dengan pelat besi setebal kurang lebih 25 mm," ujarnya. Ke depan, SDA DKI Jakarta merencanakan penanganan permanen dengan memasang saluran box culvert di tempat tersebut. Ia mengimbau masyarakat berhati-hati saat melintas di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok selama proses penanganan berlangsung.

Iran Balas Serangan AS, Ketegangan di Hormuz Meningkat

Jakarta - Iran mengumumkan bahwa mereka telah menyerang sebuah pangkalan militer Amerika Serikat sebagai balasan atas serangan AS di dekat Bandar Abbas. Pernyataan ini disampaikan oleh Garda Revolusi Iran pada Kamis (28/5) melalui media pemerintah IRIB. Menurut Garda Revolusi, serangan tersebut terjadi setelah AS melancarkan agresi dengan proyektil udara pada pagi hari terhadap lokasi di sekitar Bandara Bandar Abbas.

Garda Revolusi tidak memberikan informasi spesifik mengenai lokasi pangkalan yang diserang. Namun, sebelumnya Kuwait, yang merupakan sekutu AS, mengklaim merespons serangan rudal dan drone pada Kamis dini hari. Sementara itu, pasukan Iran juga melaporkan telah melepaskan tembakan peringatan ke empat kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz tanpa izin.

Menurut Kantor Berita IRIB, keempat kapal tersebut sudah diberi peringatan sebelumnya, tetapi mereka mengabaikannya, sehingga tembakan peringatan dilepaskan dan kapal-kapal itu terpaksa berbalik arah. Iran menuduh AS melanggar gencatan senjata, tetapi Teheran menyatakan tetap siap untuk berunding. Di sisi lain, AS menggambarkan tindakan tersebut sebagai upaya "defensif," sementara Iran menyebutnya sebagai "pelanggaran besar" terhadap gencatan senjata yang rapuh sejak awal April.

Di tengah situasi ini, Presiden AS Donald Trump dilaporkan mulai kehilangan dukungan dari sebagian kalangan Partai Republik. Ini terjadi di tengah peningkatan kritik terhadap perang yang berkepanjangan dan kenaikan harga bahan bakar. AS sebelumnya mengklaim telah menembak jatuh empat drone Iran di Bandar Abbas serta menyerang pusat kendali drone di kota pelabuhan tersebut.

Langkah ini merupakan bagian dari operasi hari kedua yang oleh Washington disebut sebagai tindakan "defensif" terhadap Iran pekan ini. Sementara itu, seorang pejabat mengatakan bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga gencatan senjata. Drone-drone Iran tersebut dianggap mengancam wilayah di sekitar Selat Hormuz, menurut pejabat AS.

Pentagon sebelumnya menyatakan bahwa serangan Amerika pada Senin malam menargetkan lokasi peluncuran rudal Iran dan kapal peletak ranjau. Hal ini disebabkan karena aktivitas tersebut dianggap mengancam pasukan AS serta jalur pelayaran. Selain itu, pemerintah AS menerapkan sanksi baru terhadap Otoritas Selat Teluk Persia Iran.

Lembaga tersebut baru-baru ini memungut biaya transit di Selat Hormuz, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa langkah ini menunjukkan Teheran "sangat membutuhkan uang." Pejabat AS memperingatkan bahwa pihak yang membayar biaya transit tersebut dapat terkena sanksi karena berpotensi mendukung Garda Revolusi Iran. Dalam suasana tegang ini, harga minyak dunia melonjak pada Kamis (28/5) setelah serangan terbaru AS terhadap Iran.

Kenaikan ini terjadi sehari setelah harga minyak turun tajam, di tengah harapan terhadap kesepakatan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Militer Israel melaporkan telah mulai menyerang infrastruktur Hezbollah di dekat kota Tyre, Lebanon selatan, setelah sebelumnya memperingatkan warga sipil untuk meninggalkan area tersebut. Seorang juru bicara militer Israel menyebutkan kepada Telegram bahwa IDF sudah mulai menyerang infrastruktur Hezbollah di wilayah Tyre.

Sebelum serangan, militer Israel mengingatkan warga di sekitar bangunan yang menjadi target untuk bergerak ke utara Sungai Zahrani, mengingatkan bahwa tetap berada di wilayah tersebut bisa membahayakan keselamatan mereka. Kantor Berita resmi Lebanon melaporkan bahwa serangan Israel menghantam Tyre dan sekitarnya pada Kamis pagi. Serangan ini menyebabkan kerusakan sebuah bangunan dan memicu kebakaran.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman, menyatakan bahwa penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban oleh Presiden Prabowo Subianto tidak melanggar hukum maupun syariah. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis (28/5), ia menjelaskan bahwa inisiatif ini adalah bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia pada perayaan Hari Raya Iduladha.

Habiburrokhman menegaskan negara memiliki fungsi sosial yang mengharuskan membantu masyarakat, terutama dalam momen keagamaan dan kemanusiaan. Lebih lanjut, dasar hukum program bantuan ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, patuh pada hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Undang-Undang APBN Tahun 2026 menyediakan alokasi anggaran untuk program bantuan presiden, termasuk Banpres atau Banmaspres, melalui Kementerian Sekretariat Negara. Politikus Gerindra ini juga menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan penggunaan APBN untuk hewan kurban tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pada Iduladha 1447 Hijriah kali ini, Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban. Wamensesneg Juri Ardiantoro mengungkapkan dana pembelian berasal dari APBN, dengan nilai sekitar Rp100 miliar yang dialokasikan untuk bantuan kemasyarakatan presiden. Seluruh sapi yang dikurbankan Prabowo berasal dari peternak lokal dan termasuk sapi premium dengan bobot 800 kilogram hingga 1,3 ton.

Jenis sapi kurban yang disalurkan antara lain Simmental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Charolais. Harga sapi bervariasi berdasarkan bobot dan lokasi pembelian di tiap daerah. "Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100 miliar," kata Juri dalam konferensi pers yang diadakan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/5).

Prabowo akan Bertemu Macron, Fadli Zon: Hubungan Ekonomi Tengah Berkembang Kurniawan Fadilah - detikNews Rabu, 27 Mei 2026 11:34 WIB Foto: Fadli Zon (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden) Jakarta - Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Indonesia, memberikan pandangannya terkait kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Prancis untuk menemui Presiden Emmanuel Macron. Menurut Fadli Zon, hubungan antara Indonesia dan Prancis saling menguntungkan.

"Hubungan ekonomi kita saat ini sangat baik dan saling menguntungkan serta memiliki kemitraan strategis yang bagus di berbagai bidang dengan banyak negara. Saya kira ini adalah sesuatu yang sangat positif," ujar Fadli Zon usai pelaksanaan salat id di Istiqlal, Jakarta, Rabu (27/5/2026). Politisi dari Partai Gerindra ini juga menyebutkan bahwa tahun sebelumnya, Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Indonesia.

Ia menambahkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis kali ini adalah untuk urusan kenegaraan. "Tahun lalu Presiden merayakan di sini, dan tahun ini kunjungan kenegaraan bertepatan dengan Idul Adha. Artinya kita bisa melaksanakannya di mana saja, tidak harus selalu di sini. Tahun ini Presiden melaksanakan salat Idul Adha di Prancis," ujar Fadli.

Kunjungan Kenegaraan dan Makna Idul Adha

Fadli Zon juga reflektif terhadap arti dari Idul Adha sebagai lambang solidaritas sosial. Ia menyinggung tentang toleransi sebagai bagian dari semangat Idul Adha. Menurutnya, "Hari Raya Idul Adha dipahami sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan mencakup semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, serta toleransi dalam kebersamaan menghadapi segala kondisi," jelas Fadli.

Fadli Zon juga menekankan pentingnya semangat berkorban dalam meningkatkan solidaritas di tengah situasi geopolitik yang menantang saat ini. "Saya rasa hal ini sangat berkaitan dengan situasi geopolitik saat ini. Harapannya, semangat solidaritas sosial dan semangat pengorbanan demi tujuan dan cita-cita bersama dapat diwujudkan dengan semangat yang ada sekarang," terang Fadli Zon.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan bahwa Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, terlibat dalam penerimaan gratifikasi. Dugaan ini muncul ketika ia menjabat sebagai Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) di Kemenhub, dengan gratifikasi yang diterimanya diduga berasal dari sejumlah kepala Balai Kemenhub.

Pada Selasa, 26 Mei, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya menduga sejumlah kepala Balai Kemenhub juga terlibat dalam praktek gratifikasi tersebut. Meski demikian, ketika ditanya mengenai kemungkinan para kepala Balai tersebut menjadi tersangka, Budi menjawab bahwa KPK masih dalam tahap pendalaman kasus ini.

Sebelumnya, pada 25 dan 26 Mei, KPK memanggil lima aparatur sipil negara yang menjabat atau pernah menjabat sebagai kepala Balai Kemenhub untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. Dari lima orang yang dipanggil, hanya Ariyandi Ariyus yang memenuhi panggilan KPK pada hari Senin.

Imam Sukandar dan Benny Nurdin Yusuf, masing-masing Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor serta Kepala BPTD Kelas II Jambi, memenuhi panggilan KPK sebagai saksi pada hari Selasa. Kasus dugaan gratifikasi ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah pada 11 April 2023.

Setelah operasi tersebut, KPK menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka, termasuk Harno Trimadi dan anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 Sudewodan. Hingga 20 Januari 2026, total tersangka yang telah ditahan dalam perkara ini mencapai 21 orang, termasuk dua pihak dari swasta.

Proyek yang terkait dugaan korupsi ini mencakup jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur di Makassar, empat proyek konstruksi di Lampegan, Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Terdapat dugaan pengaturan pemenang pelaksana proyek dengan rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender.

Jakarta - Para pekerja Indomaret mendatangi Menara Indomaret di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Mereka menggelar protes akibat beredarnya kabar bahwa upah lembur pada tanggal merah diganti dengan hari libur tambahan.

Para karyawan tersebut merasa tidak menerima keputusan ini dan melakukan unjuk rasa pada Selasa (26/5). Berikut ini adalah enam tuntutan yang mereka sampaikan melalui spanduk, yang dibawa oleh anggota PUK SPAI PT Indomarco Prismatama Tangerang:

• Menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja.
• Menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur.
• Menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang tidak sesuai ketentuan.
• Menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan.
• Menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi.
• Memelihara hubungan industrial yang baik.

"Hari ini teman-teman hadir untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi pekerja di Indomaret terkait upah lembur pada tanggal merah yang digantikan dengan libur," kata Ahmad Saifuddin, perwakilan buruh Indomaret, saat diwawancarai, Selasa (26/5/2026). Ahmad menekankan bahwa menurut peraturan pemerintah, perusahaan wajib membayar upah lembur kepada karyawan yang bekerja pada tanggal merah.

Dia menilai kebijakan baru tersebut sangat merugikan karyawan. "Karyawan seharusnya dibayar dengan upah, bukan diganti libur. Undang-undang sudah menegaskan hal itu," tegas Ahmad. Ahmad juga mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kebijakan tersebut karena karyawan yang bekerja pada hari libur nasional tidak mendapatkan bayaran, yang menurutnya sangat menyedihkan.

Buruh Indomaret juga mengaku mengalami intimidasi dari atasan jika tidak menyetujui kebijakan ini. Ahmad menyatakan intimidasi dilakukan oleh pimpinan seperti area supervisor dan area manager. "Kami dari seluruh cabang nasional diintimidasi oleh atasan dari area supervisor dan area manager," jelas Ahmad.

Dia juga menuturkan bahwa karyawan dipaksa menandatangani surat persetujuan untuk kebijakan baru tersebut. Ahmad melihat surat itu sebagai ilegal karena tidak terdapat logo Indomaret, kop surat, dan nomor surat, yang membuatnya tampak janggal.

"Paksaan untuk menandatangani surat yang tidak resmi ini, tanpa memo yang jelas dari PT Indomarco Prismatama, teman-teman di toko diintimidasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui, namun suratnya seperti jebakan Batman," ujarnya. Jika menolak tanda tangan, karyawan diancam dengan kemungkinan mutasi atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Karyawan lain, Winda Ayu, juga mengaku mendapat intimidasi dari atasan terkait jenjang karir di Indomaret. Winda menyatakan, "Atasan seperti area supervisor dan area manager mengatakan kami tidak akan naik jabatan seperti kepala toko atau asisten kepala toko jika menolak."

"Ucapannya halus, misalnya 'Nanti kamu tidak naik jabatan lho, nanti kamu akan dipindah ke toko seperti ini'," tambah Winda. Pihak Indomaret juga melarang karyawan mengikuti aksi tersebut.

Indomaret Buka Suara

Indomaret membantah sepenuhnya menghapuskan upah lembur pada tanggal merah. "Tidak hilang, Pak. Masih ada perubahan sedikit. Tetap ada lembur yang dibayarkan," ungkap Gondo Sudjoni, Customer Relationship Management Executive Director Indomaret.

Gondo menambahkan bahwa upah lembur ada yang tetap dibayar, dan ada yang diganti libur. Ia menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman antara manajemen dan karyawan.

Menurutnya, kondisi ekonomi global yang memburuk memaksa Indomaret melakukan penyesuaian. "Sekarang harga-harga naik, seperti BBM dan bahan baku. Jika semua biaya itu naik, dan kita tidak menyesuaikan, bisnis tidak akan seimbang," tambahnya.

Gondo juga membantah tuduhan adanya intimidasi terhadap karyawan. "Tidak ada manfaatnya bagi perusahaan untuk mengintimidasi karyawan. Jika hubungan kerja tidak disetujui, pekerja memiliki pilihan untuk mundur, jadi kami masih berusaha mencari win-win solution," katanya.

Dia memastikan pembahasan tuntutan buruh sedang berlangsung di Kemenaker, dan serikat pekerja juga diikutsertakan dalam mediasi tersebut. "Yang jelas, mediasi sedang dilakukan di Kemenaker, dan difasilitasi di sana dengan kehadiran perwakilan buruh," tuturnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang host live streaming berinisial SR (39) atas tuduhan penyiaran konten pornografi di sosial media. Menurut Kompol Imanuel Sinaga, pimpinan Unit 1 Subdit 2, pelaku memperoleh keuntungan dari 'saweran' yang ditawarkan penonton melalui tantangan vulgar dengan beberapa perempuan.

Kasus tersebut terungkap saat tim patroli siber menemukan akun berinisial K yang menyiarkan konten pornografi secara langsung. "Kami mendeteksi konten berbau pornografi di media sosial dan kemudian melakukan penelusuran untuk penyelidikan," kata Imanuel dalam konferensi pers pada Selasa (26/5).

Melalui akun yang memiliki sekitar 387 ribu pengikut, SR mengundang perempuan, disebut sebagai talent, untuk mengikuti berbagai tantangan. Penonton diminta memberikan saweran berupa hadiah atau dengan mengetuk layar sebagai dukungan.

"Setiap kali ada yang memberi gift atau tap-tap layar, akan ada reward atau punishment," terangnya. Tantangan ini sering kali berakhir dengan hukuman yang menampilkan adegan tidak pantas, seperti hukuman lompat bintang yang menampilkan gerakan negatif selama siaran langsung berlangsung.

Setelah menemukan bukti tersebut, penyidik langsung melacak dan menangkap SR bersama barang bukti berupa satu unit ponsel, akun media sosial, dan email yang digunakan untuk menerima hadiah dari platform. Kepada penyidik, SR mengakui kegiatan tersebut dilakukan untuk hiburan dan mendapatkan gift.

Kegiatan ini kabarnya telah berlangsung selama sekitar dua hingga tiga tahun. "Menurut pengakuannya, dia baru melakukan hal ini selama sekitar 3 tahun," kata Imanuel. Saat ini, pihak penyidik juga masih menyelidiki kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya, termasuk talent yang tampil, di mana salah satu dari mereka diduga masih di bawah umur.

"Dari hasil profiling kami, talent tersebut ternyata masih di bawah umur," tambahnya. Menurutnya, penyidik berhati-hati untuk mengidentifikasi talent karena mereka biasanya menggunakan filter wajah selama siaran, yang membuat sulit untuk mengenali mereka lebih lanjut.

SR dijerat dengan Pasal 407 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP yang mengatur penyiaran pornografi. Ancaman pidana untuk kasus ini adalah hukuman penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 10 tahun.

Komisi Yudisial (KY) beserta Mahkamah Agung (MA) kembali melaksanakan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait laporan terhadap seorang hakim yustisial dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta berinisial ASS. ASS dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, hukuman yang lebih ringan dibanding rekomendasi dari Badan Pengawasan (Bawas) MA yang menyarankan pemberhentian tetap dengan tidak hormat.

"Terlapor terbukti melanggar Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012, tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pada bagian menjunjung tinggi harga diri. Maka dari itu, dikenakan sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun," ungkap Ketua Sidang MKH Syamsul Maarif pada Selasa (26/5/2026).

Pada tahun 2023, ketika betugas di Pengadilan Negeri Cilacap, ASS sempat menjanjikan kepada seorang penasihat hukum yang menjadi pelapor, untuk memenangkan perkara yang sedang ditangani dengan imbalan uang. Akan tetapi, hasil putusan tidak sesuai perjanjian, sehingga pelapor kembali mengajukan gugatan dengan masalah serupa.

Untuk memenangkan perkara, pelapor mengirimkan uang sebanyak dua kali ke rekening suami terlapor berinisial AW, masing-masing sebesar Rp 1 juta dan Rp 5 juta. Selain itu, ASS kembali meminta uang sebesar Rp 15 juta, namun pada putusan akhir, gugatan tersebut dinyatakan N.O. (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau tidak dapat diterima karena cacat formil.

Pelapor yang merasa dirugikan menuntut pengembalian Rp 15 juta yang telah diterimanya oleh terlapor. Namun, ASS hanya mengembalikan sebagian, yaitu Rp 7 juta, dengan kesepakatan bahwa pelapor akan mengajukan gugatan baru dan dijanjikan putusan akan dibantu oleh terlapor.

Tuduhan dan Bantahan

Menjelang putusan akhir, ASS meminta tambahan uang sebesar Rp 10 juta untuk diserahkan kepada para hakim anggota. Berdasarkan laporan dari Bawas MA, Ketua PN Cilacap melaporkan bahwa ASS sering membuat keributan dan pernah mendapatkan sanksi disiplin nonpalu selama setahun.

Selain itu, ditemukan juga bahwa AW, suami ASS yang berprofesi sebagai advokat, aktif meminta uang kepada advokat di Cilacap. Dalam pembelaannya, ASS membantah semua tuduhan dan mengaku tidak pernah meminta uang atau menjanjikan kemenangan perkara.

Terlapor mengklaim tidak tahu-menahu mengenai transfer uang ke rekening suaminya dan baru mengetahuinya ketika diperiksa oleh Bawas MA. Suami terlapor menganggap uang tersebut adalah uang konsultasi, bukan suap.

Pertimbangan Hukum

Meskipun ASS menolak semua hasil pemeriksaan Bawas MA, MKH menerima pembelaan terlapor untuk sebagian, dengan pertimbangan bahwa ia telah mengabdi selama 23 tahun sebagai hakim, memiliki anak kecil, dan disiplin dalam pekerjaannya. Namun, hal yang memberatkan adalah terlapor pernah dijatuhi sanksi berat sebelumnya.

Majelis Kehormatan Hakim dipimpin oleh Syamsul Maarif dengan anggota MKH dari MA, yaitu Lulik Tri Cahyaningrum dan Brigjen (Purn.) Tama Ulinta Tarigan. Sedangkan dari KY adalah Wakil Ketua KY Desmihardi, serta anggota KY Abhan, F. Willem Saija, dan Anita Kadir.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa enam orang saksi untuk melengkapi berkas dugaan korupsi Anwar Sadad. Kasus ini terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jatim tahun 2021-2022.

Anwar Sadad yang dulunya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur kini menjadi Anggota Komisi XIII DPR RI. "Semua saksi hadir, pemeriksaan terhadap saksi dikaitkan dengan pengelolaan dana dan kegiatan Pokmas," jelas juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam rilis tertulisnya.

Pemeriksaan berlangsung di Polres Probolinggo dengan saksi antara lain Najiburrahman dari Yayasan Bunga Tanjung. Ada juga Multazam Hairul Anam dari Yayasan Darul Ulum Paiton, serta Zainal Muttaqin dari Pondok Pesantren Nurul Hasan.

Nama-nama lain yang diperiksa adalah Abd Hayyi, Samsul Arifin, dan Sugiono, yang semuanya merupakan ketua dari berbagai kelompok masyarakat. KPK telah menetapkan total 21 tersangka dalam kasus korupsi dana hibah ini.

Beberapa tersangka penerima suap di antaranya adalah mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Wakil Ketua Anwar Sadad. Achmad Iskandar dan staf Anwar, Bagus Wahyudiono, juga terlibat, sesuai pasal dari UU Tipikor dan KUHP.

Sementara itu, 17 tersangka lainnya dituduh sebagai pemberi suap, termasuk Mahud dari DPRD Jatim 2019-2024. Fauzan Adima dan Jon Junaidi dari Kabupaten Sampang dan Probolinggo juga termasuk dalam daftar tersangka.

Pihak swasta dari berbagai kabupaten juga terjerat, seperti Ahmad Heriyadi dan Abdul Motollib dari Sampang. Di Probolinggo, Moch Mahrus dan lainnya disasar, sementara dari Bangkalan ada Ra Wahid Ruslan dan Mashudi.

Di wilayah Pasuruan, M. Fathullah dan Achmad Yahya terlibat, termasuk Ahmad Jailani dari Sumenep. Dari Gresik yang kini menjadi anggota DPRD Jatim adalah Hasanuddin, sementara dari Blitar ada Jodi Pradana Putra.

Belakangan ini, KPK menghentikan kasus terhadap Kusnadi seiring dengan wafatnya beliau. Informasi lebih lanjut mengenai kasus ini akan terus berkembang seiring berjalannya proses hukum.

Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, melakukan perombakan terhadap beberapa pejabat eselon II di pemerintahan daerahnya. Dari lima pejabat yang ditunjuk untuk mengisi posisi baru, salah satunya adalah Ahmad Mursidi yang tengah berstatus sebagai tersangka. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Oproom Setda Pandeglang, di mana empat pejabat secara langsung dilantik yaitu Yahya Gunawan Kasbin, Hasan Bisri, Gimas Rahadyan, dan Firmansyah. Sementara Ahmad Mursidi hadir melalui sambungan daring.

Dalam sambutannya pada Selasa, 26 Mei 2026, Dewi menekankan kebutuhan pemerintah daerah akan pejabat yang dinamis, cerdas, dan solid. Ia menjelaskan bahwa tantangan masa depan menuntut adanya inovasi dan kreativitas dalam segala tindakan. "Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kami membutuhkan pejabat yang mampu berlari lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan bergerak lebih kompak," ujar Dewi.

Bupati juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang efisien dan transparan, serta mengimbau pejabat agar tidak takut untuk berinovasi dan bertransformasi. "Kalau ada cara baru yang lebih cepat, lebih baik, lebih tertib, dan sesuai regulasi, lakukan," tegasnya, mengingatkan agar tidak terjebak dalam rutinitas kerja.

Daftar Pejabat Baru yang Dilantik

• Yahya Gunawan Kasbin sebagai Inspektur Inspektorat.
• Hasan Bisri sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
• Gimas Rahadyan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
• Firmansyah sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
• Ahmad Mursidi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.

Ahmad Mursidi, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pandeglang, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Ia dinyatakan bersalah karena menabrak kerumunan siswa SDN Sukaratu 5, di Kecamatan Majasari, Pandeglang, pada Kamis, 30 April. Akibat kejadian tersebut, sembilan orang menjadi korban dan dua di antaranya dilaporkan meninggal dunia, yakni Dewi Handayani dan Muhamad Milal.

Penetapan Ahmad Mursidi sebagai tersangka diumumkan oleh Kapolres Pandeglang, AKBP Dhyno Indra Setyadi. "Berdasarkan hasil gelar perkara, sudah ditetapkan sebagai tersangka," ungkapnya kepada wartawan pada Rabu, 13 Mei. Keputusan ini menambah sorotan atas kasus tersebut di kalangan masyarakat dan pemerintahan Pandeglang.

Sidang praperadilan terkait kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendesak hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan kasus tersebut.

Desakan ini disampaikan dalam kesimpulan yang dibacakan pada sidang hari ini. Alghiffari Aqsa dari TAUD meminta agar Polda Metro Jaya melanjutkan proses hukum berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026.

TAUD juga meminta supaya perkara ini dilimpahkan kepada Penuntut Umum paling lambat 14 hari setelah keputusan dibacakan. Mereka menyoroti adanya penundaan penanganan kasus yang dilakukan oleh kepolisian.

Menurut TAUD, penundaan terkesan dilakukan tanpa alasan yang jelas dan mengindikasikan penghentian penyidikan secara terselubung. Oleh karena itu, pihaknya meminta hakim menyatakan tindakan kepolisian tersebut sebagai penghentian penyidikan yang tidak sah.

Alghiffari juga menuntut agar Polda Metro Jaya dihukum untuk mengeluarkan biaya terkait perkara ini. Dalam pernyataannya, ia berharap adanya keputusan yang seadil-adilnya apabila hakim memiliki pandangan berbeda.

Sementara, pihak Polda Metro Jaya meminta hakim tunggal menyatakan permohonan TAUD sebagai prematur dan layak ditolak. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Briptu Garindra Aldo, Polda menolak tuduhan adanya penundaan atau penghentian penyidikan secara tersembunyi.

Garindra berargumen agar permohonan praperadilan dari pemohon ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. Mereka juga meminta agar pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, pihak Polda pun menyatakan jika hakim memiliki pandangan berbeda, mereka berharap ada keputusan yang seadil-adilnya. Pihak TAUD sebelumnya telah menyerahkan sejumlah bukti yang terkait dengan kasus penyiraman air keras tersebut.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjamin adanya percepatan dalam penyiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap komunal bagi penyintas bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito menyatakan bahwa mayoritas hunian tetap yang sudah dibangun saat ini merupakan huntap in-situ yang dikerjakan di lokasi semula oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sementara pembangunan huntap komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih dalam tahap peninjauan lahan untuk menjamin kejelasan hukum dan keamanan dari bencana.

Menurut Tito, lokasi baru harus dipastikan aman dengan melakukan pengecekan oleh Badan Geologi, bukan di tempat lama. Hal ini ia sampaikan setelah rapat kerja Satgas PRR dengan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Untuk mempercepat pengadaan lahan, Tito menekankan pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait karena sebagian besar huntap yang akan dibangun berada di lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang masuk dalam wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Kita membutuhkan dukungan dari Kementerian ATR/BPN, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyiapan lahan, serta komitmen dari pemerintah daerah," ujarnya. Pembangunan hunian tetap menjadi fokus utama dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berdasarkan usulan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait, untuk membuat program pemulihan pascabencana permanen untuk periode 2026-2028.

Secara keseluruhan, rencana induk ini mencakup 11.512 program dengan dukungan anggaran senilai Rp100,166 triliun. Dana tersebut dibagi menjadi Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Khusus untuk pembangunan hunian tetap, alokasi anggaran mencapai sekitar Rp7,4 triliun, dengan target penyelesaian paling lambat pada 2027. Namun demikian, Tito menegaskan bahwa pemerintah akan mengupayakan percepatan pembangunan agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara, menyatakan bahwa semakin cepat mereka mendapatkan tempat tinggal layak, semakin baik pula.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memberikan arahan bagi jemaah haji tahun 2026 untuk menghindari aktivitas di luar ruangan antara pukul 10.00 hingga 16.00 waktu setempat. Arahan ini disampaikan melalui situs resmi HIMPUH sebagai respons atas ancaman temperatur ekstrem yang diproyeksikan mencapai 47 derajat Celsius pada puncak musim haji.

Imbauan tersebut diberikan di tengah berlangsungnya fase utama ibadah haji, termasuk wukuf di Arafah yang berlangsung hari ini, Selasa (26/5). Dengan meningkatnya suhu, risiko terkena kelelahan panas dan heatstroke di kalangan jemaah haji semakin tinggi akibat paparan suhu ekstem tersebut.

Kementerian meminta jemaah untuk tetap berada di dalam tenda atau akomodasi selama periode cuaca ekstrem. Mereka juga disarankan untuk beristirahat, menjauhi aktivitas di luar saat suhu memuncak, dan melaksanakan salat di masjid terdekat dari penginapan.

Jemaah pun diimbau untuk tidak memaksakan berjalan kaki jika cuaca dirasa terlalu menyulitkan fisik. Gejala seperti pusing, peningkatan suhu tubuh, sakit kepala, atau pandangan kabur harus segera ditangani dengan menghubungi layanan darurat 911.

Sementara itu, otoritas kesehatan Saudi menyatakan telah merawat 144 jemaah yang mengalami heatstroke di tengah berlangsungnya ibadah haji. Untuk menghadapi kemungkinan lonjakan kasus kesehatan, Arab Saudi telah menyiapkan lebih dari 50 ribu tenaga medis serta 3 ribu ambulans di lokasi-lokasi sakral.

Cuaca ekstrem selama musim haji menunjukkan suhu berkisar antara 44 hingga 47 derajat Celsius pada puncak wukuf di Arafah. Selain suhu panas, kecepatan angin antara 15 hingga 40 kilometer per jam diperkirakan terjadi pada siang hari, yang bisa membawa debu dan pasir serta meningkatkan risiko bagi jemaah dengan masalah pernapasan.

Kondisi cuaca yang penuh tantangan ini membebani pelaksanaan ritual haji tahun ini, di tengah arus jutaan jemaah yang menjalankan ibadah di ruang terbuka.

Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan Yeka Hendra Fatika, mantan anggota Ombudsman, sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Yeka dituduh menerima suap dari korporasi untuk meloloskan mereka dari jerat hukum dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO dan turunannya.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan dugaan bahwa Yeka menerima aliran dana dari PT Wilmar Group. Uang tersebut diberikan supaya Yeka memanipulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman yang menguntungkan korporasi.

"YHF dikatakan menerima sejumlah uang dari PT Wilmar Group terkait LHP itu, melalui rekening atas nama orang lain serta beberapa proyek dalam Wilmar Group," ungkap Syarief di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2026). Bukti aliran dana tersebut sudah dikantongi pihak kejaksaan.

Menurut Syarief, transaksi dilakukan secara terselubung memakai rekening orang dekat atau nominee. "Kita tidak perlu menyita uangnya sekarang, namun punya bukti aliran dalam bentuk rekening dan saksi," jelasnya.

Saat ditanya mengenai jumlah suap, Syarief enggan memberikan detail karena masih dalam tahap penyidikan. "Detailnya nanti saja, saat ini masih berjalan," sambungnya.

Uang suap ini diduga berkaitan dengan peran Yeka dalam memanipulasi substansi laporan Ombudsman terkait minyak goreng yang langka pada tahun 2022. Laporan yang seharusnya mengusut kelangkaan justru diubah menjadi rekomendasi pencabutan aturan Domestic Market Obligation yang menguntungkan ekspor.

"YHF mengubah laporan informasi Ombudsman RI yang awalnya terkait kelangkaan minyak goreng menjadi pencabutan DMO untuk kepentingan ekspor," tegas Syarief.

Manipulasi laporan tersebut kemudian dibocorkan kepada tim hukum korporasi untuk melawan pemerintah. Imbasnya, ketiga korporasi yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan PT Permata Hijau Group mendapatkan putusan lepas di Pengadilan Negeri.

"Setelah putusan PTUN dan perdata itu, digunakan dalam pembelaan untuk membebaskan tiga korporasi tersebut," terang Syarief.

Akibat perbuatannya, Yeka Hendra Fatika kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Dia dikenai Pasal 21 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyelidikan terkait pengurusan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, saat memeriksa Anton Doriska (ADO), Anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pada Senin (25/5). Pemeriksaan terhadap Anton yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, juga menggali komunikasi yang terjalin dengan pihak-pihak terkait.

"Saksi didalami perihal pengurusan paket pekerjaan lelang, termasuk komunikasi dengan pihak-pihak terkait," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis, Senin (25/5). Hingga saat ini, CNNIndonesia.com belum menerima pernyataan dari Anton mengenai agenda pemeriksaan tersebut.

Anton diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi berupa suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam Tahun Anggaran 2025-2026 yang menjerat Bupati Rejang Lebong periode 2025-2030, Muhammad Fikri Thobari. Berdasarkan jadwal resmi dari KPK, Anton memiliki latar belakang usahawan, meskipun sekarang dia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dari Fraksi PKB.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Dua di antaranya adalah penerima suap, yaitu Bupati Fikri dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) bernama Harry Eko Purnomo.

Sementara itu, tiga tersangka yang diduga sebagai pemberi suap adalah Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana, Edi Manggala dari CV Manggala Utama, dan Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi. Seluruh tersangka tersebut kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Fikri dan Harry Eko didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan/atau 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), beserta Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan ketiga tersangka dari pihak swasta dikenai Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) KUHP yang dipadukan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 mengenai Penyesuaian Pidana.

Kasus ini terungkap berkat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Dalam proses penanganan, KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, antara lain rumah bupati, rumah dan kantor Kepala Dinas PUPRPKP, kantor dinas pendidikan, serta rumah-rumah pelaku dan saksi terkait.

Penggeledahan dilakukan secara intensif sejak 13 hingga 15 Maret 2026, dan dari rumah Harry Eko, KPK menyita beberapa barang bukti yang diduga relevan dengan kasus, termasuk dokumen serta Barang Bukti Elektronik (BBE), dan uang tunai sebesar Rp1 miliar.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan faktor utama peningkatan jumlah guru honorer adalah terbatasnya rekrutmen guru berstatus ASN. Wamendikdasmen, Atip Latipulhayat, menjelaskan bahwa proses rekrutmen guru ASN yang sangat minim menjadi alasannya.

Menurut Atip, dari tahun 2006 hingga 2008, terdapat perekrutan besar-besaran untuk guru ASN, namun jumlah ini turun drastis dari tahun 2008 hingga 2012. Pada periode 2013-2014, rekrutmen sempat kembali dilakukan, tetapi kembali mengalami penurunan yang signifikan pada 2014 hingga 2016, sebelum sedikit stabil hingga 2018 dan kembali menurun setelah itu.

Pada diskusi Fraksi Golkar MPR RI di Bintaro, Atip mengatakan bahwa kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah guru non-ASN. Kemendikdasmen menyiapkan beberapa langkah antisipatif jangka pendek untuk menanggulangi permasalahan ini, salah satunya dengan menyusun restrukturisasi kewenangan dalam pengelolaan guru.

Usulan Kemendikdasmen

Atip mengemukakan beberapa usulan, di antaranya perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat bertugas mengendalikan formasi dan distribusi guru melalui Ruang Talenta Guru, sementara distribusi pendidik non-guru diatur pemerintah daerah.

Sedangkan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan lainnya dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk pembinaan karier, pengembangan profesi, serta penilaian kinerja dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangan masing-masing.

"Lima poin ini kami ajukan sebagai rencana besar yang telah kami rumuskan dalam rancangan perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional," jelas Atip. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, turut menambahkan bahwa jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya tidak diimbangi dengan rekrutmen baru yang cukup.

Nunuk memaparkan bahwa setiap tahun sekitar 70 ribu guru pensiun sementara rekrutmen guru baru hanya mencapai kurang dari 50 persen dari jumlah tersebut. "Ini menyebabkan kevakuman yang kemudian diisi oleh guru honorer, karena sekolah juga membutuhkan guru. Situasi ini mendorong sekolah merekrut guru honorer," terangnya.

Sebuah video yang menunjukkan pembubaran ibadah umat Kristiani di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul oleh warga telah tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, tampak kerumunan warga di sebuah bangunan yang disebut sebagai lokasi ibadah.

Selain kerumunan warga, terlihat pula kehadiran anggota polisi saat pembubaran terjadi. Video ini mengklaim bahwa kejadian tersebut menimpa jemaat gereja GMS, yaitu Gereja Misi Sejahtera.

Yulius Suharta, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, mengonfirmasi adanya insiden ini, mengungkapkan bahwa kejadian berlangsung pada Minggu, 24 Mei.

Menurut Yulius, jemaat GMS biasanya mengadakan ibadah di ruangan sewaan di hotel daerah Panggungharjo. Namun, pada Minggu lalu, mereka merayakan syukur di bangunan sewaan di Glugo yang terletak di dekat ringroad.

Sebuah organisasi masyarakat menolak aktivitas ibadah tersebut, mempertanyakan legalitas izin penggunaan bangunan sebagai gereja. Yulius menyebut isu ini terkait apakah izin penggunaan bangunan tersebut sudah ada atau belum.

Upaya antisipasi telah dilakukan bersama pengurus kelurahan dan kecamatan setempat dengan mengadakan pertemuan bersama pihak gereja pada Sabtu sebelumnya.

Gereja Misi Sejahtera sudah memiliki Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) dari Kanwil Kemenag untuk bangunan yang digunakan. Meskipun begitu, Yulius menyatakan bahwa pihaknya masih memverifikasi apakah SKTL itu sudah cukup sebagai legalitas.

Adapun kegiatan sosial sudah dilakukan di tempat tersebut pada Kamis, disusul perayaan ungkapan syukur dari jemaat atas tempat ibadah baru pada Minggu berikutnya.

Pemkab Bantul bersama Forkopimda mengadakan rapat koordinasi untuk membahas langkah selanjutnya terkait kejadian ini. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengedepankan pentingnya menjaga kondusivitas kawasan Bantul.

Lokasi ibadah di Glugo juga masih dalam pengawasan pihak kepolisian, dengan terlihat beberapa anggota sedang memeriksa bangunan. Ada dua bangunan besar, satu di depan dan satu di belakang.

Iyos, seorang petani talas dan jagung yang berasal dari Desa Cikeas, Bogor, merasa bersyukur atas keputusannya untuk beralih menjadi petani. Kebahagiaan tersendiri ia rasakan setiap kali memanen hasil dari usahanya. Pada suatu siang, Iyos terlihat berada di tengah kebun talas dan jagung di Kampung Ciowa, Desa Cikeas, Bogor. Kehidupan keluarganya sebagian besar bergantung pada hasil dari lahan ini. Dalam pengelolaan kebun talasnya, Iyos berbagi cerita tentang bagaimana pertanian menjadi titik balik hidupnya, terutama setelah menghadapi kesulitan di masa pandemi COVID-19.

Dukungan dari BRI sangat membantu perkembangan usahanya hingga mencapai kondisi saat ini. Sebelumnya, Iyos bekerja di 'jalanan', namun pandemi membuatnya beralih menjadi petani untuk tetap dapat mencari nafkah bagi keluarganya. Iyos memulai karier pertaniannya dengan modal pribadi, meskipun awalnya bergabung dengan kelompok tani demi mendapatkan dukungan pemerintah. Namun, secara bertahap, anggota kelompok tani memutuskan mundur. Iyos pun menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan usaha taninya di tengah keterbatasan modal.

"Alhamdulillah saya berkomunikasi dengan Bank BRI waktu itu ada program KUR," ungkap Iyos saat ditemui detikcom. Pada tahun 2023, Iyos pertama kali mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI sebesar Rp 40 juta. Dukungan tersebut membuat usaha Iyos lebih terarah dan kualitas bibit tanamannya meningkat. "Alhamdulillah sampai sekarang saya lancar, bisa bertani dan menghidupi keluarga," ujarnya. Saat ini, ia mengelola lahan seluas 6.000 meter persegi dengan sistem sewa tahunan sebesar Rp 7,5 juta. Lahan ini sebelumnya digarap turun-temurun oleh keluarganya.

"Alhamdulillah kerjasama dengan BRI membuat pekerjaan di pertanian lebih nyaman dan menyenangkan, meskipun hasilnya tidak selalu besar," kata Iyos. Pilihannya untuk bertani talas didorong oleh pasar yang sudah jelas. Talas merah sutra ungu sangat diminati di pasar- pasar, sedangkan jagung ditanam untuk persiapan musim berikutnya. Menurut Iyos, lahan bekas penanaman talas perlu diselingi tanaman lain seperti jagung untuk menghindari adanya bakteri sebelum kembali menanam talas. "Setelah jagung, baru talas lagi," jelasnya.

Usaha talas Iyos kini mulai menunjukkan hasil. Setiap panen enam bulan sekali bisa memberinya laba bersih antara Rp 10 juta hingga Rp 12 juta. "Kadang ada 8.000 talas, kadang ada 5.000, tergantung permintaan pasar," tutur Iyos. Untuk jagung, hasil penjualannya bervariasi dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Keuntungan dari lahan miliknya juga menambah pendapatannya. Iyos memiliki beberapa lahan sendiri, seperti lahan 1.200 meter persegi dan 500 meter persegi yang terpisah.

Dengan perkembangan usahanya, Iyos juga memberikan dampak positif bagi warga sekitar. Saat ini, ia mempekerjakan dua orang warga untuk membantu dalam pengolahan lahan dan penanaman dengan sistem upah per petak ladang. Setiap pegawainya memperoleh Rp 500.000 per petak, serta didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Iyos merasa bahagia usahanya dapat meningkatkan kondisi ekonomis warga; salah satu pekerjanya bahkan bisa memiliki rumah sendiri berkat pekerjaan di ladang taninya. "Dulu dia belum punya rumah, sekarang alhamdulillah punya rumah sendiri," sebutnya.

Usaha tani Iyos tidak hanya menopang ekonomi keluarga, tetapi juga membantunya memperbaiki rumah. Dari hasil tersebut, pria dengan dua cucu itu dapat melunasi kewajiban cicilan di BRI. "Nyaman kalau kerjasama sama BRI," tambah Iyos. Pembangunan rumahnya kini jauh lebih nyaman untuk dihuni. Kepengurusan permodalan dari BRI tidak hanya membantu Iyos, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang bisa membeli talas dengan harga lebih terjangkau. Setelah usahanya berkembang, Iyos mengambil pinjaman KUR BRI tambahan sebesar Rp 64 juta.

Dia sangat berhati-hati dalam mengajukan pinjaman agar arus kasnya tetap lancar. "Saya ingin menjaga nama baik di BRI," ungkap Iyos seraya mengucapkan terima kasih atas bantuan modal dari BRI. Rencana ke depan, ia berharap dapat memiliki kios sendiri untuk menampung hasil pertaniannya. "Ke depannya, saya berharap punya kios untuk pasar-pasar pertanian saya," imbuhnya dengan optimis. Mantri BRI Unit Cimahpar, Win Zikra, turut menyambut baik perkembangan Iyos. Menurutnya, KUR yang diberikan BRI terbukti berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.

"Kami sebagai lembaga perbankan yang memberikan modal bagi usaha UMKM, melihat manfaat yang nyata," kata Win di Kantor Desa Cikeas. Ia berharap usaha Iyos dapat terus berkembang dan memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat sekitar. "Harapan kita agar nasabah seperti Pak Iyos bisa semakin sukses, mungkin memperluas lahan produksinya," imbuhnya. Dukungan BRI kepada usaha kecil sejenis ini menegaskan komitmen mereka untuk mendukung perekonomian lokal dan mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai sektor.

Polda Metro Jaya melaporkan pengungkapan 127 kasus kejahatan jalanan dalam periode 1-22 Mei 2026. Dari hasil operasi tersebut, sebanyak 173 tersangka berhasil diamankan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya beserta Polres jajaran dalam sebuah jumpa pers di Lobi Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jumat (22/5).

"Polda Metro Jaya bersama Polres jajaran telah mengungkap 127 laporan polisi dengan 173 tersangka. Dari jumlah tersebut, 38 tersangka ditangani Polda Metro Jaya dan 135 tersangka ditangani Polres jajaran," ujar Kombes Iman Imannudin, Dirreskrimum Polda Metro Jaya. Pengungkapan ini mencakup kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor atau sering disebut 3C.

Kombes Iman menjelaskan, sejumlah kasus yang berhasil diungkap dimulai dari laporan masyarakat dan video yang viral di media sosial. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, analisis rekaman CCTV, hingga pendalaman barang bukti.

"Beberapa kasus yang kami ungkap berawal dari video yang viral di media sosial. Informasi itu membantu kami dalam proses identifikasi, penyelidikan, hingga penangkapan terhadap para pelaku," katanya. Dalam proses ini, polisi juga menyita barang bukti, termasuk kendaraan, laptop, senjata api, kunci letter T, senjata tajam, rekaman CCTV, pakaian, serta hasil kejahatan lainnya.

Polda Metro Jaya tidak hanya fokus pada penindakan tetapi juga langkah pencegahan melalui patroli besar-besaran di titik rawan, poskamling, dan pemanfaatan jaringan CCTV. Lebih dari 24.000 titik CCTV di DKI Jakarta terintegrasi dalam pengawasan kepolisian untuk mempercepat penyelidikan kejahatan.

"Kami terus melakukan upaya preventif melalui patroli skala besar secara rutin di titik-titik rawan. Kami juga melakukan pembinaan terhadap 150 poskamling untuk memperkuat keamanan lingkungan," tambah Kombes Iman. Kombes Pol Budi Hermanto, Kabidhumas Polda Metro Jaya, mengapresiasi peran masyarakat dalam memberikan informasi ke kepolisian.

Menurut Kombes Budi, respons cepat dari masyarakat sangat berharga dalam penanganan dan pengungkapan kasus kejahatan jalanan, termasuk kasus curat, curas, dan curanmor. "Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi. Peran masyarakat sangat membantu kepolisian dalam penanganan dan pengungkapan perkara," ujarnya.

Kombes Budi memastikan bahwa pengungkapan ini adalah wujud nyata dari komitmen Polda Metro Jaya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setiap tindakan dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang berpegang pada asas legalitas, proporsionalitas, dan nesesitas.

"Penindakan ini menjadi pesan bagi para pelaku tindak pidana maupun pihak-pihak yang berniat melakukan kejahatan. Apabila masyarakat melihat, mengetahui, atau mengalami tindak pidana, segera laporkan kepada kepolisian terdekat atau melalui layanan 110," kata Kombes Budi. Polri akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan, pelayanan, serta menjaga keamanan lingkungan.

Pada Senin pagi, tawuran terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai dekat Stasiun Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Polisi telah membubarkan kerusuhan ini dan situasi saat ini dilaporkan kondusif.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal, menyatakan bahwa Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur, bersama dengan personel Patra Brimob, bertindak cepat dalam upaya pembubaran. "Sudah dibubarkan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur bersama personel Patra Brimob," ujarnya pada Senin (25/5/2026).

Alfian menambahkan bahwa mereka menerima laporan dari warga mengenai tawuran ini sekitar pukul 07.10 WIB. Menanggapi laporan tersebut, Tim Patroli Perintis Presisi C dan D serta Patra Brimob segera bergerak ke lokasi untuk mengatasi situasi. "Setibanya di lokasi, petugas berhasil melerai dan membubarkan aksi tawuran sehingga situasi dapat segera dikendalikan," jelasnya lebih lanjut.

Setelah pembubaran, tim melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan mengamankan barang bukti yang diduga digunakan dalam tawuran. Barang-barang ini termasuk 3 petasan, 5 busur, dan 1 proyektil ketapel. "Barang bukti yang diamankan antara lain 3 petasan, 5 busur, dan 1 proyektil ketapel," tambahnya.

Kombes Alfian memastikan bahwa tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam kejadian ini, dan situasi di lokasi kini telah kondusif. "Fokus kami membubarkan tawuran dan antisipasi tidak ada korban jiwa, juga supaya tidak mengganggu aktivitas arus lalin yang berangkat kerja, sekolah, atau aktivitas lainnya," ujarnya.

Usai situasi dianggap aman, petugas melanjutkan pemeriksaan dan pengamanan di Pos Terpadu Bonsi untuk mencegah potensi masalah keamanan di masa depan. Patroli gabungan yang melibatkan Tim Patroli Perintis Presisi C dan D serta Patra Brimob diadakan secara rutin dan ditingkatkan untuk menjaga keamanan.

Kombes Alfian menegaskan pentingnya peran serta warga dalam keamanan dengan meminta laporan cepat jika ada potensi gangguan. "Polres Metro Jakarta Timur mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan keamanan agar dapat ditangani secara cepat dan tepat," pungkasnya.

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana menjadikan Bandara Kertajati di Jawa Barat sebagai lokasi Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat Hercules C-130 di Asia kembali mencuat akhir-akhir ini. Pengumuman rencana tersebut awalnya diutarakan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada Selasa (19/5), dimana dia menceritakan pertemuannya dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth pada tahun sebelumnya.

Dalam rapat tersebut, Sjafrie menyampaikan bahwa Pete menawarkan untuk menjadikan Indonesia pusat pemeliharaan C-130 di seluruh Asia dengan biaya yang ditanggung oleh AS. Menjawab tawaran tersebut, Sjafrie membawa berita tersebut ke Presiden Prabowo Subianto, mengusulkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya. "Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu," ujarnya.

Sementara itu, Brigjen Rico Ricardo Sirait, Karo Infohan Setjen Kemhan, menjelaskan bahwa Kertajati dipilih karena lahan luas dan fasilitas memadai yang dimilikinya. "Yang disampaikan Bapak Menhan dalam rapat Komisi I DPR RI pada dasarnya adalah upaya penjajakan pengembangan kapasitas MRO pesawat Hercules/C-130 di Indonesia, dengan Kertajati sebagai salah satu lokasi yang dipertimbangkan," ungkap Rico saat dihubungi, Jumat (22/5).

Rico menambahkan bahwa rencana ini bertujuan memperkuat kapasitas industri pertahanan dan aviasi nasional sehingga Indonesia dapat memiliki kemampuan mandiri dalam pemeliharaan pesawat angkut strategis dan berkembang menjadi hub regional secara bertahap. "Jadi ini lebih kepada pengembangan kemampuan teknis dan industri, bukan pembangunan pangkalan militer asing," ucapnya lebih lanjut.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa lahan di Bandara Kertajati mencukupi untuk dijadikan pusat MRO Hercules. "Lahan Kertajati masih cukup memadai kok (untuk fasilitas MRO Hercules)," kata Dudy. Selain pesawat Hercules, pengembangan Kertajati sebagai pusat MRO juga menyasar berbagai jenis armada lainnya.

Salah satu rencana yang sudah berjalan adalah pembangunan fasilitas MRO helikopter oleh PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF). Saat ini, perusahaan tersebut telah mulai melakukan perencanaan untuk proyek tersebut. "Kalau nggak salah tahun kemarin sudah mulai digagas, di antaranya dari PT GMF akan membangun pusat MRO untuk helikopter," ujarnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menambah kehati-hatian dalam mengawasi kualitas makanan yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko keracunan dengan memantau makanan secara langsung atau real time berdasarkan laporan penerima manfaat. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan melalui aplikasi Reviu Menu MBG, yang bertujuan untuk mencegah buruknya kualitas makanan.

"Aplikasi ini dikembangkan dengan harapan penerima manfaat dapat ikut serta dalam pengawasan kualitas MBG. Dengan demikian, kepala SPPG dan seluruh mitra semakin serius menjaga kualitas makanan yang didistribusikan," ujar Sony kepada wartawan, Senin (25/5/2026). Sistem ini diharapkan dapat menambah kepedulian dan kewaspadaan para Kepala SPPG serta mitra BGN, agar mutu makanan yang diterima selalu terjaga.

Pemantauan langsung dapat dilakukan melalui penerima manfaat di lapangan. Aplikasi ini digunakan oleh PIC Kelompok Penerima Manfaat MBG, yang terdiri dari guru yang ditunjuk oleh sekolah dan kepala posyandu (Kaposyandu). Ketika paket MBG diterima, mereka segera memberikan penilaian kualitas makanan dengan menggunakan parameter yang disediakan sistem. Indikator penilaian dalam aplikasi meliputi ketepatan waktu pengiriman, aroma makanan, rasa makanan, serta variasi menu yang disajikan.

Melalui evaluasi tersebut, kualitas MBG dapat diperbaiki dengan cepat dan akurat. Sony menuturkan bahwa hingga Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 21.31 WIB, sebanyak 1.707 laporan telah diunggah dari berbagai wilayah dengan 99,88 persen di antaranya menyatakan makanan layak konsumsi. Tingkat ketepatan waktu distribusi juga mencapai 97,95 persen, dengan hanya 35 laporan yang mencatat keterlambatan distribusi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa mayoritas wilayah yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera kini sudah berangsur pulih. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar di Jakarta pada Minggu (24/5/2026), Tito, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) PRR Pascabencana Sumatera, menjelaskan bahwa wilayah terdampak banjir menunjukkan kemajuan signifikan.

Saat ini, semua pengungsi dilaporkan telah meninggalkan tenda pengungsian dan pindah ke hunian sementara (huntara) atau memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH). Menurut Tito, di Sumatera Barat, dari 16 kabupaten/kota terdampak, 13 di antaranya telah normal kembali sekitar 80 persen. Namun, daerah seperti Tanah Datar, Agam, dan Padang Pariaman masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Provinsi Sumatera Utara melaporkan bahwa dari 19 kabupaten/kota yang terdampak, 16 daerah sudah kembali normal. Tapanuli Selatan mendekati pemulihan penuh, sedangkan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Di Aceh, dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, hanya 10 daerah yang kembali normal. Gayo Lues hampir mencapai kondisi normal, sedangkan tujuh daerah lain seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan lainnya masih memerlukan perhatian lebih.

Indikator pemulihan mencakup jalannya pemerintahan, fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, dan akses darat yang meskipun belum sepenuhnya permanen, sudah fungsional. Tito juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak. Bantuan dana dari pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk mengatasi kebutuhan lanjutan di wilayah tersebut.

Tito menegaskan bahwa dana tambahan untuk daerah terdampak bencana (TKD) tidak boleh dikurangi, bahkan sebaiknya ditambah. Hal ini penting karena daerah-daerah tersebut akan menghadapi sisa-sisa masalah bencana yang masih ada dan membutuhkan penanganan serius. (tim/sur)

Depok kembali dihebohkan dengan beredarnya kabar hoax tentang penampakan pocong. Setelah dilakukan penelusuran, informasi ini ternyata tidak benar. Pada April lalu, sebuah unggahan viral terkait pocong muncul pertama kali di wilayah Pasir Putih, Sawangan, Depok. Seorang warga mengirimkan foto penampakan pocong berdiri di depan pintu rumah melalui grup WhatsApp RT. Warga dalam grup tersebut saling memberi informasi tentang penampakan pocong tersebut. Informasi ini kian meluas setelah ada warga yang menyebutkan bahwa pocong tersebut juga berkeliling di wilayah Gang Nangka, Pasir Putih, Sawangan, dan pernah menemui beberapa warga. Beberapa warga mengaku merasa kesurupan setelah bertemu pocong, dan pengakuan menunjukkan bahwa pocong itu meminta untuk dibukakan talinya.

Menanggapi rumor tersebut, pihak kepolisian dari Polsek Bojongsari menyelidiki laporan tersebut. Pada malam hari Jumat (24/4), pihaknya memastikan isu tentang pocong tersebut sebagai berita bohong. Kepastian tersebut diperoleh setelah kepolisian melakukan pengecekan di lokasi bersama warga setempat. "Kami sudah cek, bersama ketua RT setempat dan berita tersebut adalah hoax," terang Kapolsek Bojongsari Kompol Fauzan Thohari. Penduduk RT 04/RW 04, Kelurahan Pasir Putih, turut membenarkan bahwa berita viral mengenai pocong di wilayah mereka adalah tidak benar.

Wali Kota Depok, Supian Suri, turut menyinggung masalah hoax pocong ini saat memberikan pidato pada upacara HUT ke-27 Kota Depok. Dalam suasana bercanda, ia menyatakan bahwa pocong di Depok sepertinya sudah tidak memungkinkan karena hampir semua area sudah menjadi perumahan. "Tolong bantu kami untuk juga mengeliminir hoax yang ada di Kota Depok. Kemarin muncul hoax baru, bergentayangan pocong di Depok," ujar Supian. Ia berharap masyarakat turut membantu menghindari penyebaran hoax yang menimbulkan keresahan. Supian juga menegaskan bahwa cerita-cerita mistis lainnya tentang Depok, seperti keranda terbang dan babi ngepet, juga tidak benar.

Hoax Pocong Muncul Lagi

Baru-baru ini, hoax mengenai pocong kembali memicu kehebohan di Depok. Kali ini, pocong dikabarkan muncul di teras salah satu rumah warga di Tapos, Depok. Dalam foto yang menjadi viral, terlihat sosok yang menyerupai pocong duduk di teras rumah di daerah Jatijajar, Tapos, Depok. Kejadian tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu (23/5), sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Al Ikhlas. Kapolsek Cimanggis Kompol Jupriono menyatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan di lokasi. Menurut pendapat warga setempat, pocong itu adalah hoax. "Menurut keterangan dari Bapak Ustaz Agus Salim, bahwa kejadian foto yang beredar di medsos bahwa pocong sudah ketangkep itu tidak benar atau hoax," ungkap Jupriono.

Jupriono menjelaskan bahwa foto tersebut telah diedit. Foto aslinya adalah potret seorang warga yang sedang duduk menunggu waktu salat, namun diedit menjadi terlihat seperti pocong. "Itu adalah editan, menurut keterangan Ustaz Agus Salim, itu foto selesai salat Magrib sembari nunggu salat Isya ngobrol di teras musala. Namun, dengan orang yang tidak bertanggung jawab diedit ada pocongnya," jelasnya.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) memutuskan untuk menghentikan proses hukum terhadap Kakek Mujiran di Lampung melalui mekanisme keadilan restoratif. Dengan ini, Mujiran dibebaskan dari kasus yang menjeratnya terkait pengambilan sisa getah karet di perkebunan milik PTPN. Keputusan tersebut dilakukan berdasarkan arahan dari Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Asset Management.

"Manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) secara resmi mengumumkan penghentian kasus hukum terhadap Kakek Mujiran di Lampung," demikian pernyataan resmi dari manajemen di Jakarta, Minggu (24/5). Melalui mekanisme restorative justice, penyelesaian secara kekeluargaan telah tercapai, sehingga Mujiran kini bebas. Manajemen menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari reorientasi tata kelola perusahaan agar lebih humanis dan adaptif.

PTPN menyatakan komitmennya dalam melaksanakan kebijakan strategis berdasarkan arahan Dony Oskaria. Hal ini menegaskan pentingnya BUMN sebagai entitas dari, oleh, dan untuk rakyat. Momen kebebasan Kakek Mujiran juga dimanfaatkan oleh manajemen PTPN untuk menyampaikan permintaan maaf dan memegang tanggung jawab moral atas kontroversi yang terjadi di publik.

"Mewakili manajemen PTPN, kami sangat menyesal dan meminta maaf kepada Kakek Mujiran, keluarga, serta masyarakat luas," ujar manajemen dalam pernyataannya. Mereka bersyukur Kakek Mujiran kini bisa berkumpul kembali dengan keluarganya berkat penyelesaian secara kekeluargaan ini. Meskipun inisiatif penyelesaian kekeluargaan telah ada sejak awal, PTPN mengakui informasi berkembang sangat cepat.

"Kami memetik pelajaran penting bahwa respons petugas di lapangan harus lebih peka, tanggap, dan mengedepankan nilai kemanusiaan," tambah mereka. PTPN I menyatakan pendekatan restorative justice telah menjadi pilihan utama dalam menangani kasus masyarakat sekitar. Arahan dari Kepala BP BUMN dan Danantara Asset Management dipandang lebih dari sekadar instruksi administratif, melainkan momen penting untuk meninjau kembali standar operasional pengamanan aset.

Sebagai kepanjangan tangan negara, PTPN menegaskan pentingnya perlindungan aset perusahaan tanpa mengesampingkan tanggung jawab sosial dan empati. Selain itu, PTPN menjanjikan program asistensi berkelanjutan untuk Kakek Mujiran sebagai bagian dari instruksi BP BUMN. Ini termasuk bantuan pemenuhan kebutuhan pokok dan peluang kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik beliau atau keluarganya.

Dengan langkah ini, PTPN memastikan kehadirannya di masyarakat bukan sekadar entitas bisnis, tetapi juga instrumen negara yang memberikan solusi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kakek Mujiran, seorang pria berusia 72 tahun dari Lampung, sebelumnya disidang di Pengadilan Negeri Kalianda terkait tuduhan penggelapan getah karet milik PTPN untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Empat orang yang kedapatan membawa obat keras ditangkap oleh petugas dalam operasi razia gabungan di wilayah Jakarta Barat. Razia gabungan ini merupakan bagian dari patroli yang dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Barat pada Sabtu malam, 23 Mei 2026, dan melibatkan koordinasi antar tiga pilar keamanan di Jakarta Barat.

Apel gabungan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Twedi Aditya Bennyahdi, serta diikuti oleh 131 personel gabungan dari TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah. Kegiatan ini dibagi menjadi dua pola pengamanan untuk menyasar lokasi dan waktu yang rawan kejahatan jalanan serta aksi kriminal lainnya.

Patroli dimulai dari tengah malam, pukul 00.00 WIB, hingga pukul 05.00 WIB, dengan menyisir titik rawan seperti lokasi tawuran, begal, dan penyalahgunaan narkoba. Dalam razia di Jalan Latumenten, petugas menangkap empat orang berinisial MM (30), MA (18), AM (22) dan BS (20), serta menyita barang bukti berupa 2 butir Tramadol dan 3 butir Hexymer.

"Kami melaksanakan kegiatan ini untuk mengantisipasi berbagai macam kejahatan sehingga masyarakat dapat merasa aman, terutama pada malam akhir pekan," ujar Kombes Twedi. Keempat orang yang ditangkap kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Selain razia, Kapolres juga melakukan pengecekan di beberapa pos pantau dalam wilayah hukum Polres Jakarta Barat. Pos-pos tersebut termasuk Pos Pantau Polsek Kebon Jeruk, Palmerah, Metro Tamansari, Tambora, dan Grogol Petamburan. Razia juga dilakukan di pos stasioner Polsek Grogol Petamburan.

Polres Metro Jakarta Barat juga mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Warga diimbau untuk segera melaporkan setiap ancaman gangguan kamtibmas melalui layanan kepolisian 110, yang tersedia selama 24 jam.

Sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya menjadi korban penculikan saat menunaikan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) kini telah tiba di Indonesia pada Minggu (24/5). Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, pesawat yang membawa sembilan WNI tersebut mendarat sekitar pukul 16.00 WIB di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Meskipun pesawat telah mendarat, para WNI belum langsung terlihat di area kedatangan karena masih menjalani proses imigrasi dan pengecekan bagasi. Puluhan kerabat dan masyarakat tampak sudah berkumpul di pintu kedatangan bandara, membawa bendera dan poster serta mengenakan kaffiyeh atau syal yang menjadi simbol identitas solidaritas untuk Palestina.

Para relawan ini sebelumnya diterbangkan dari Istanbul, Turki, pada Sabtu (23/5) malam. Mereka ditahan oleh pasukan Israel selama 3 hingga 4 hari setelah dicegat di perairan internasional sejak 18 Mei 2026. Selama penahanan, sejumlah aktivis melaporkan mengalami penyiksaan dari tentara zionis Israel, yang segera mendapatkan kecaman serta protes keras dari negara-negara asal para aktivis.

Setelah menghadapi tekanan internasional yang meningkat, Israel akhirnya melepaskan seluruh aktivis GSF. Para aktivis dibebaskan dan dievakuasi ke Istanbul, Turki pada 21 Mei 2026. Berikut ini adalah daftar WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) yang telah kembali ke tanah air:

Jakarta - Tim dari Satbrimob Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap tiga remaja yang diduga akan terlibat tawuran di Jakarta Pusat (Jakpus). Ketiga remaja tersebut kedapatan membawa senjata tajam saat ditangkap oleh polisi.

Penangkapan ini terjadi saat petugas mengadakan patroli skala besar untuk mengantisipasi ancaman keamanan di sejumlah titik rawan di Jakarta Pusat pada Minggu (24/5/2026) dini hari. Patroli tersebut menyasar beberapa lokasi antara lain Pospol Cempaka Putih, kawasan Bundaran HI, dan Kampung Tanah Tinggi.

"Petugas mengamankan dua remaja yang dalam kondisi mabuk di kawasan Jalan Roxy lengkap dengan barang bukti berupa satu botol minuman keras dan satu unit sepeda motor," jelas Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto pada Minggu (24/5). Baca juga: Patroli Dini Hari, Brimob Polda Metro Amankan Balap Liar-Narkoba Sintetis.

Patroli kemudian dilanjutkan ke Kampung Tanah Tinggi sekitar pukul 03.00 WIB. Di tempat ini, petugas berhasil mengamankan tiga remaja yang dicurigai hendak tawuran dengan membawa dua senjata tajam serta satu unit sepeda motor.

"Ketiga remaja tersebut kemudian diamankan untuk proses pendataan dan pemeriksaan secara lebih lanjut oleh petugas gabungan," ungkap Kombes Henik. Polisi telah melakukan penangkapan terhadap tiga remaja yang hendak tawuran di wilayah Jakarta Pusat.

Kombes Henik menambahkan bahwa patroli rutin di jam rawan merupakan langkah preventif untuk menekan tindak kriminalitas, tawuran, dan gangguan keamanan lain yang bisa mengganggu ketenangan masyarakat. "Kehadiran personel Brimob diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat baik yang masih beraktivitas maupun yang beristirahat pada malam hingga dini hari," imbuhnya.

Baca juga: Brimob PMJ Bubarkan Balap Liar di Bekasi, 3 Remaja Diamankan. Brimob Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di malam hari guna mencegah keterlibatan dalam tawuran atau penyalahgunaan minuman keras.

"Masyarakat juga diharapkan dapat melaporkan potensi gangguan keamanan melalui layanan kepolisian 110 agar segera ditindaklanjuti oleh petugas," tutupnya. (dvp/dwr) remaja tawuran jakarta pusat senjata tajam polda metro jaya patroli keamanan gangguan kamtibmas brimob

Jakarta, CNN Indonesia -- Kantor Imigrasi Ngurah Rai telah menunda keberangkatan 13 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga akan melakukan perjalanan haji secara nonprosedural di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat (22/5). Keputusan ini diambil setelah menemukan kejanggalan saat pemeriksaan terhadap rombongan yang hendak menuju Kuala Lumpur, Malaysia.

Berdasarkan keterangan Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, pemeriksaan awal dilakukan terhadap tujuh WNI. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan ketidakjelasan tujuan perjalanan dan ketiadaan visa yang sesuai. Selanjutnya, enam orang tambahan dari rombongan tersebut juga dipanggil, menjadikan total yang diperiksa sebanyak 13 orang.

Pemeriksaan lanjutan mengungkap adanya perbedaan keterangan dari tiap anggota rombongan terkait maksud perjalanan mereka. Kecurigaan semakin bertambah saat salah satu penumpang memperlihatkan tiket pulang melalui telepon seluler dan muncul notifikasi dari grup WhatsApp "Hebat Haji 2026," tutur Bugie Kurniawan, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Percakapan dalam grup tersebut mengindikasikan rencana perjalanan ke Dubai untuk haji yang diduga tidak melalui jalur resmi. Selain itu, komunikasi lain meminta agar keluarga tidak mengantar ke bandara guna menyamarkan tujuan sebenarnya. Karena temuan ini, keberangkatan seluruh rombongan ditunda sesuai aturan yang berlaku, ungkap Bugie.

Bugie menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap potensi perjalanan haji nonprosedural. "Kami di Imigrasi Ngurah Rai menjalankan pengawasan secara profesional dan humanis untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur resmi," ujarnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu memilih jalur resmi demi keamanan dan kenyamanan.

Langkah tersebut selaras dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dalam semangat 'Imigrasi untuk Rakyat,' yang berfokus pada perlindungan dan pelayanan masyarakat, tambah Bugie. Lihat juga berita lainnya seperti kabar delapan jemaah haji dari Makassar yang wafat di Tanah Suci.

Partai Rakyat Kecoak mendadak populer di India karena merupakan respon satire terhadap pernyataan seorang pejabat India mengenai kaum muda. Pada Kamis, 21 Mei 2026, Aljazeera melaporkan bahwa partai ini mendapat dukungan luas dari anak muda India. Abhijeet Dipke, lulusan Universitas Boston, adalah orang di balik pendirian partai tersebut, yang muncul sebagai tanggapan atas ucapan Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant. Ide ini muncul setelah Kant menyebut kaum muda sebagai "parasit" yang menyerang sistem dan membandingkannya dengan kecoak.

Pada Jumat, 15 Mei 2026, Surya Kant menyatakan dalam sidang terbuka bahwa dirinya melabeli beberapa kaum muda seperti kecoak yang tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak memiliki tempat dalam profesi. Ucapannya tersebut memicu reaksi dari masyarakat, khususnya anak muda yang kemudian mendirikan Partai Janta Kecoak sebagai sindiran. Partai ini menyatirkan ucapan Surya Kant dan meluas dengan cepat di kalangan pemuda India di media sosial.

Reaksi Publik terhadap Partai Rakyat Kecoak

Dalam website-nya, misi Partai Rakyat Kecoak menonjolkan sindiran terhadap kaum muda yang sering dicap malas dan selalu online. Misi ini mendapatkan banyak simpati dari kaum muda Generasi Z yang merasakan dampak pengangguran dan inflasi di bawah pemerintahan Narendra Modi. Surya Kant kemudian mencoba mengklarifikasi pernyataannya dengan mengatakan bahwa komentarnya hanya menargetkan individu dengan gelar palsu, bukan kepada semua kaum muda India.

Saat respon publik meningkat di media sosial, Abhijeet Dipke memposting di platform X dengan pertanyaan "Bagaimana jika semua kecoak berkumpul?" untuk mengilustrasikan potensi perlawanan kolektif. Dipke menyampaikan bahwa kekuasaan cenderung memandang rakyat sebagai kecoak dan parasit. Ia juga mengaitkan hal ini dengan kondisi India yang saat ini dipenuhi masalah sosial dan ekonomi.

Pendukung Berpengaruh Partai Rakyat Kecoak

Dalam waktu tiga hari, akun Instagram Partai Janta Kecoak berhasil menarik lebih dari 3 juta pengikut dan 350 ribu orang mendaftar sebagai anggota melalui formulir online. Tokoh politik terkenal, termasuk Mahua Moitra dan Kirti Azad, ikut mendaftar sebagai anggota partai ini. Ashish Joshi, mantan birokrat India, adalah salah satu yang pertama bergabung karena tertarik oleh gerakan ini yang ia anggap menyejukkan di tengah ketegangan politik yang meningkat.

Menurut Joshi, India saat ini telah menjadi sangat penuh kebencian sehingga gerakan Partai Janta Kecoak muncul sebagai sesuatu yang menyegarkan. Usia 60 tahun, Joshi berkomentar bahwa kecoak sebagai simbol menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk bertahan hidup, bahkan ketika seluruh sistem sedang mereka masuki dan rambah. Pendapat ini menggambarkan pandangan sebagian masyarakat terhadap perlunya perubahan dalam sistem politik yang ada.

Jakarta, CNN Indonesia — Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menetapkan mantan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Dwi Purwantoro, sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, keputusan untuk menjadikannya tersangka diambil karena dugaan korupsi berupa pemerasan dan/atau suap serta penyalahgunaan kewenangan dalam proyek-proyek di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026.

Penyidik juga menetapkan RS dan AS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan anggaran belanja rutin di Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. DP diduga menerima suap atau gratifikasi sejumlah lebih dari Rp2 miliar dan dua mobil mewah dari BUMN Karya dan pihak swasta terkait proyek Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. RS dan AS diduga terlibat dalam rekayasa proyek fiktif di Sekretariat Jenderal Cipta Karya periode 2023 dan 2024 yang merugikan negara lebih dari Rp16 miliar.

Penyidik telah menyita dua mobil mewah dan sejumlah uang tunai dalam dolar AS dari tersangka, serta terus mencari bukti dan mendalami keterlibatan pihak lain dari Kementerian PU, BUMN, maupun swasta. Dapot menyatakan bahwa penyidik masih melanjutkan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka sambil melacak harta untuk pemulihan kerugian negara. Atas perbuatannya, Dwi dikenakan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a subsider Pasal 12 huruf b, dan lain-lain sebagaimana dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, RS dan AS dikenai Pasal 603 atau Pasal 604 jo. Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapot menyatakan bahwa tersangka telah ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk DP, serta RS dan AS di Rutan Cipinang Jakarta Timur. Sebelumnya, penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan Kementerian PU, terkait proyek anggaran tahun 2023-2024, termasuk ruang kerja Dirjen SDA dan Dirjen Cipta Karya.

Menteri Luar Negeri Sugiono secara tegas menyatakan kecaman dari pemerintah Indonesia terhadap tindakan tidak manusiawi yang dilakukan Israel terhadap relawan Global Sumud Flotilla (GSF). Sugiono menganggap tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Pemerintah Indonesia kembali mengutuk perlakuan tidak manusiawi yang diterima relawan selama masa penahanan. Tindakan ini merendahkan martabat warga sipil yang sedang menjalankan misi kemanusiaan dan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat diterima," ujar Sugiono pada Kamis (21/5/2026).

Pemerintah terus memantau proses pemulangan sembilan WNI yang ditangkap oleh Israel dan merupakan bagian dari Global Sumud Flotilla agar bisa kembali ke Tanah Air. Sugiono juga memberikan apresiasi atas peran aktif Turki dalam proses pemulangan seluruh WNI, serta atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memantau proses ini sampai seluruh WNI dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan saudara-saudara kita dan juga kepada Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini dapat berlangsung dengan lancar," tuturnya.

Proses pemulangan WNI ini berkat kerja keras dan koordinasi antara pemerintah dengan KBRI Ankara serta berbagai pihak lainnya. Sugiono juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dari Komisi I DPR dan dukungan seluruh masyarakat.

"Perkembangan positif ini adalah hasil dari kerja keras dan koordinasi erat yang secara intensif dilakukan oleh Pemerintah Indonesia setelah menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0. Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh saluran diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Cairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait untuk memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh WNI," jelasnya.

Steering Committee Global Sumud Flotilla dan Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy, Maimon Herawati, mengatakan bahwa sembilan WNI yang ditangkap oleh tentara Israel baru-baru ini telah dibebaskan. Mereka kemudian diterbangkan ke Turki untuk menyelesaikan proses pemulangan.

"Kami baru saja menerima daftar nama dari Israel yang diberikan kepada tim pengacara di sana, di mana 9 WNI tersebut tercantum. Namun, kita perlu menunggu manifest pesawat untuk memastikan kesembilan WNI tersebut ada dalam penerbangan, dan untuk itu kita akan menunggu 2-3 jam ke depan untuk pembaruan selanjutnya," ujar Maimon dalam sebuah video yang diterima pada Kamis (21/5).

Jakarta, CNN Indonesia -- Delegasi Global Sumud Flotilla (GSF), termasuk sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya ditahan oleh tentara Israel, telah dibebaskan. Mereka saat ini direncanakan untuk diterbangkan menuju Istanbul, Turki.

Maimon Herawati, anggota Steering Committee Global Sumud Flotilla dan Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy, menginformasikan bahwa pihaknya telah menerima daftar nama dari Israel yang menunjukkan sembilan WNI tersebut. Namun, yang masih ditunggu adalah daftar penumpang pesawat, untuk memastikan kesembilan WNI benar-benar ada di dalamnya dan akan ada pembaruan dalam 2-3 jam ke depan setelah situasi lebih jelas.

Menurut Maimon, setelah WNI ini tiba di Turki, mereka akan dimintai kesaksian mengenai perlakuan yang mereka terima dari pihak Israel. Selain itu, kasus ini juga akan dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) guna mendalami lebih lanjut tindakan hukum yang bisa ditempuh.

"Alhamdulillah saat ini sembilan WNI tersebut termasuk dalam daftar yang dibebaskan dari penahanan. Ketika mereka tiba di Istanbul, langkah pertama adalah mengambil kesaksian mereka terkait dugaan penyiksaan oleh tentara Israel, selanjutnya membuat dokumen legal guna membawa kasus ini ke ICC," ujar Maimon.

Daftar WNI yang Diculik

Sebelumnya, sembilan WNI ini memang sempat ditahan oleh militer Israel. Berikut adalah daftar lengkap yang dilaporkan oleh Global Peace Convoy Initiative (GPCI):

• Herman Budianto Sudarsono. (GPCI - Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro
• Ronggo Wirasanu. (GPCI - Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro
• Andi Angga Prasadewa - (GPCI - Rumah Zakat) Kapal Josef
• Asad Aras Muhammad - (GPCI - Spirit of Aqsa) Kapal Kasr-1
• Hendro Prasetyo. (GPCI - SMART 171) Kapal Kasr-1
• Bambang Noroyono. (REPUBLIKA) Kapal BoraLize
• Thoudy Badai Rifan Billah (REPUBLIKA) Kapal Ozgurluk
• Andre Prasetyo Nugroho - (Tempo) Kapal Ozgurluk
• Rahendro Herubowo (Tim Media GPCI dan iNews) Kapal Ozgurluk