Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjamin adanya percepatan dalam penyiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap komunal bagi penyintas bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito menyatakan bahwa mayoritas hunian tetap yang sudah dibangun saat ini merupakan huntap in-situ yang dikerjakan di lokasi semula oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sementara pembangunan huntap komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih dalam tahap peninjauan lahan untuk menjamin kejelasan hukum dan keamanan dari bencana.
Menurut Tito, lokasi baru harus dipastikan aman dengan melakukan pengecekan oleh Badan Geologi, bukan di tempat lama. Hal ini ia sampaikan setelah rapat kerja Satgas PRR dengan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Untuk mempercepat pengadaan lahan, Tito menekankan pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait karena sebagian besar huntap yang akan dibangun berada di lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang masuk dalam wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Kita membutuhkan dukungan dari Kementerian ATR/BPN, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyiapan lahan, serta komitmen dari pemerintah daerah," ujarnya. Pembangunan hunian tetap menjadi fokus utama dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berdasarkan usulan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait, untuk membuat program pemulihan pascabencana permanen untuk periode 2026-2028.
Secara keseluruhan, rencana induk ini mencakup 11.512 program dengan dukungan anggaran senilai Rp100,166 triliun. Dana tersebut dibagi menjadi Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Khusus untuk pembangunan hunian tetap, alokasi anggaran mencapai sekitar Rp7,4 triliun, dengan target penyelesaian paling lambat pada 2027. Namun demikian, Tito menegaskan bahwa pemerintah akan mengupayakan percepatan pembangunan agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara, menyatakan bahwa semakin cepat mereka mendapatkan tempat tinggal layak, semakin baik pula.